Blended Learning Program for HELM USAID project

By. Adie E. Yusuf and HELM Team, 2015

The purpose of the Blended Learning special initiative was to experiment with blended learning as a means to deliver follow up to face-to-face training (HELM cluster workshops), to introduce methods of interaction that could maintain connections between professionals and develop professional networks, and to determine the viability of using blended learning for professional development. HELM partnered with Universitas Gadjah Mada (UGM) to develop and moderate the courses and to help assess the methods and courses to see if they were meeting these general goals.

During FY15 HELM delivered six three-month blended learning courses across all four core management areas. The GAL (General Administration and Leadership) and CES (Collaboration for External Stakeholders) core areas each ran two rounds of webinar courses and the FM (Finance Management) and QA (Quality Assurance) core areas each ran one round of webinar courses. In total, the HELM-UGM Blended Learning Initiative served 1,375 session participations, consisting of 446 unique individuals from 49 HELM partner HEIs and other institutions. The percentage of female individuals trained through the blended learning initiative (34%) was slightly higher than that of HELM’s conventional face-to-face trainings (32%).

At the end of each course UGM provided their assessment. In their report they stated that the level of interaction was good in almost all cases, although there were technological adjustments that had to be made continuously to ensure that people could get online. The group learned a lot about how to design and manage an interaction session and the early webinars wasted too much time with introductions and tech issues and left too little time to analyze and discuss. UGM also assessed the quality of the interactions to determine if people were engaging in the topics and whether the interaction was distributed across the participants or isolated among a few. They surmised that there was not time for many interactions, but they were generally on target and contributed to the discussion. In an assessment of learning, UGM determined that the products that were produced were “good” and “very good” (on a four point Likert scale where good and very good were on the high end), and that those individuals that engaged with the courses increased their skills levels.

UGM concluded that the two courses that seemed to work the best were the FM and QA courses. It is likely this was the case because both of these courses were more skill-based and participants could directly apply the skills that they learned to tasks that were part of their jobs, such as accounting or preparing applications for accreditation. Both the GAL and CES courses were more open and based on discourse. UGM and the HELM team completely revamped the GAL course to streamline the content and make it more tangible. The second run received much greater praise. The CES course dealt with topics that were largely unfamiliar to many of the HEI participants as developing partnerships with industry or community organizations was a new endeavor. It was valuable and the planning products received in both cases from participants were excellent. However, it was more difficult to pin down how much participants learned.

Finally, one of the goals of the special initiative was to develop professional networks. This goal has been met by the GAL and CES core areas. Each of these developed a professional network to continue the discourse and move the agenda forward. The networks in each case selected representatives and tasks that they wanted their professional network to work on a timeline for achieving it. This was considered a huge success.

Over the coming year the Blended Learning courses will be rerun and materials developed through the Blended Learning courses will be repurposed for the TOT and professional development courses that HELM will hand over to RISTEK-DIKTI and HEIs. A series of meetings will also take place in the first quarter with UGM to finalize a sustainability plan and determine how the courses and materials will be used long term.

Definisi Etika – Integritas

Oleh Adie Erar Yusuf

  • Honest is telling the truth. Integrity is living the truth (Ken Blancahrd)

Kejujuran adalah menyatakan kebenaran dan integritas adalah menghidupi kebenaran.

  • Integrity is formed in the heart of the humble (Erwin McMannus)

Integritas dibentuk oleh orang-orang yang rendah hati.

  • Integrity, humility and generosity. This is what we should live aour lives by (Rick Warren)

Integritas, kerendahan hati dan kemurahan hati. Inilah bagaimana kita seharusnya menghidupi kehidupan kita.

  • Integrity is deciding how to integrate my heart values into my daily action (John Maxwell)

Integritas adalah mengambil keputusan bagaimana menyatukan nilai-nilai hati saya dengan tindakan saya setiap hari.

  • Integrity lays the foundadtion for trust and respect (Ken Blancard)

Integritas menjadi dasar untuk kepercayaan dan saling menghargai.

  • Integrity is when your life and your words are telling the same story (Chip Ingram)

Integritas adalah saat kehidupan anda dan perkataan anda menceritakan kisah yang sama.

  • Integrity is the glue that holds all relationship together (Brian Tracey)

Integritas adalah perekat yang memperkuat semua hubungan bersama

  • With integrity, you have nothing to fear, since you have nothing to hide (Zig Ziglar)

Dengan integritas, anda tidak perlu takut bila tidak anda yang disembunyikan.

(Diadaptasi dari  rekan sejawat Dr. Nuah, CBDC Binus University)

Tinjauan Kode Etik Profesi

Oleh: Adie Erar Yusuf (adie_yusuf@yahoo.com)

Setiap profesi di dunia kerja memiliki sebuah aturan atau kaidah yang sudah ditentukan, yang disebut dengan etika profesi. Secara umum etika adalah serangkaian kepercayaan, standar, atau pemikiran yang dimiliki seorang individu, kelompok atau masyarakat. Semua individu bertanggung jawab kepada masyarakat atas perilaku profesi masing-masing.
Berbeda dengan moral yang lebih universal, maka etika relatif berbeda untuk setiap bidang profesi dan kelompok masyarakat. Sebagai contoh komputer dengan perangkat lunak bajakan yang ilegal. Diperkirakan tahun 1994, 35% perangkat lunak di USA telah dibajak, dan angka ini meningkat 92% di Jepang dan 99% di Thailand. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa pengguna komputer di Jepang dan Thailand kurang memiliki etika dibandingkan pemakai Amerika Serikat.
Sejatinya etika dan moral dimaksudkan untuk menjelaskan hakikat baik dan buruk, benar dan salah. Kadangkala kita sebagai manusia cenderung melakukan penilaian atas fenomena di sekitarnya, tanpa mengetahui tindakan dan perilaku tersbeut berkait dengan baik dan buruk atau benar dan salah. Suatu profesi tidak hanya menyangkut sebuah kepercayaan dari anggotanya, melainkan kepercayaan masyarakat. Sehingga kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakatselain diatur oleh perangkat hukum, mutlak diatur juga dengan hati nurani dan mengikuti nilai-nilai moral dan etika yang tidak tertulis.

Profesi secara umum dibedakan dengan amatir, yang merupakan pekerjaan yang menuntut persyaratan dalam melakukannya seperti keahlian, pendidikan, pengalaman, dan dibayar sesuai ketentuan yang berlaku. Ali Muhammad (2007) menyatakan bahwa suatu pekerjaan dapat disebut sebagai suatu profesi apabila pekerjaan tersebut memiliki ketentuan sebagai berikut:
(a) memberikan pelayanan tertentu (b) memberikan pelayanan tersebut memerlukan ilmu tertentu (c) ilmu tersebut diperoleh, melalui suatu proses pendidikan dengan memakan waktu yang relatif lama (d) memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaan tersebut (e) pekerjaan yang dilakukan lebih menekankan pada mutu pelayanan yang diberikan daripada keuntungan yang diperoleh (f) terdapat kontrol untuk masuk dan keluar dari profesi (g) memiliki kode etik profesi.

Seorang yang profesional selain memliki pendidikan dan keahlian tertentu, masih perlu nilai-nilai etika dan moral untuk menjamin keprofesionalannya melalui kode etika profesi. Akhir-akhir banyak terjadi pelanggaran profesi dan kejahatan profesi yang membawa para profesional ke dalam masalah hukum. Oleh karena itu, pemahaman kode etik profesi menjadi mutlak. Kode etik profesi akan membantu para profesional agar tidak mencederai profesinya sendiri.
Sejatinya terdapat tiga fungsi kode etik profesi yaitu : 1) Kode etik profesi sebagai pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas. 2) Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan, dan 3) Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak diluar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Dengan berpegang pada tiga fungsi tersebut diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan profesi yang merugikan semua pihak.

Landasan Etika dan Moral

Oleh Adie Erar Yusuf (adie_yusuf@yahoo.com)

Etika dan moral tidak terlepas dari tatanan kehidupan sosial bermasyarakat, dalam hal persahabatan, hubungan orang tua, saudara, serta hubungan berbangsa dan bernegara. Sejatinya “etika moral” bukan suatu kata yang memiliki satu arti. “Etika Moral” berasal dari penggabungan dua kata yang berbeda, yaitu etika dan moral. Keduanya pun memiliki arti yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan pendapat dari Robert Kreitner dan Angelo Kinicki (2010) bahwa:
Ethics involves the study of moral issues and choices. It is concerned with right versus wrong, good versus bad, and the many shades of gray supposedly black-and white issues. Moral implication spring from virtually every decussion, both on and of the job.

Etika tidak terlepas dari pilihan-pilihan dan isu-isu moral yang berkaitan dengan kaidah benar versus salah, baik versus buruk. Implikasi etika dan moral banyak muncul disetiap kondisi baik masyarakat dan dunia pekerjaan. Jadi etika merupakan standar moral perilaku benar dan salah. Etika seseorang tercermin dalam perilaku menyikapi lingkungan sesuai dengan norma masyarakat yang berlaku.

Moral dan etika selalu menjadi bajan pembicaraan akhir-akhir ini, pendapat dari Colquitt, Lepine dan Wesson (2011) “ethics reflects the the degree to which the behaviors of an authority are in accordance with generally accepted moral norms”. Dalam hal ini etika merefleksikan perilaku dari individu seseorang sesuai dengan moral dan standar norma yang berlaku. Pada dasarnya seseorang bertanggungjawan atas perilaku sosial di masyarakat yang seharusnya dilandasi oleh moral yang berlaku di masyarakat. Jadi selalu ada kendali moral terhadap setiap perilaku dan sikap seseorang di lingkungnan sosial.

Etika dapat dipertimbangkan sebagai suatu batasan yang diterima terhadap suatu nilai moral dan dilandasi dengan kepercayaan, tanggung jawab dan integritas yang menjadi bagian dari sistem nilai sosial masyarakatl.

Dalam dunia kerja, standar etika berbeda dari nilai dasar dari satu organisasi dengan organisasi lain. Standar etika dapat menjadi acuan yang benar bagi organisasi yang serius ingin membangun. Standar etika dapat menjadi nilai dan kepercayaan bagi organisasi lain serta sebagai pedoman bagi perilaku anggota organisasi. Standar etika merupakan tanggung jawab dari pimpinan manajemen untuk melihat bahwa standar ini akan menentukan nilai benar atau nilai salah. Nilai etika ditentukan melakukan sesuatu yang benar. Dalam suatu organisasi perusahaan, maka perilaku karyawan, pelanggan serta pimpinan akan ditentukan oleh nilai etika sebagai suatu integritas. Hasil survei menunjukkan bahwa integritas sama pentingnya dengan kentungan perusahaan.
Dalam organisasi, etika dan moral tidak bisa dilepaskan, seperti dikatakan oleh John W Newstrom (2007), “ethic is the use of moral principles an values to affect the behavior of individuals and organizations with regard to choice between what is right and wrong” Jadi pernyataan tersebut mengandung makna bahwa perilaku individu dalam organisasi mengutamakan prinsip moral yang berkaitan dengan etika dalam melaksanakan pekerjaan.

Berkaitan dengan etika dan moral dalam bekerja, beberapa pakar berpendapat bahwa etika dalam bekerja merupakan sikap yang diambil berdasarkan tanggung jawab moralnya yaitu: (1) kerja keras, (2) efisiensi, (3) kerajinan, (4) tepat waktu, (5) prestasi, (6) energetik, (7) kerja sama, (8) jujur, (9) loyal. Etika moral seseorang yang jelas menggambarkan hal-hal yang bersifat normatif sebagai sikap kehendak yang dituntut agar dikembangkan.
Dalam hal ini, tanggungjawab merupakan salah satu komponen dalam etika kerja seseorang dalam melakukan pekerjaan. Melalui tanggungjawab, seseorang memiliki kesadaran moral untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar. Salah satu bentuk tanggungjawab seseorang dalam pelaksanaan etika kerja, selain pada diri sendiri juga pada kelompok atau organisasi dimana dia bekerja.

The ICT Utilization in HYLITE Program (Study on Blended Learning)

By Dr. Adie E. Yusuf, MA.

(adie_yusuf@yahoo.com)

1. Introduction

1.1. Background

For universities to fulfill their role as incubators of knowledge and for elementary, secondary and tertiary students to acquire and use knowledge in the 21st century, they need to be connected with the world through ICT. To achieve the ideal situation, the cost of internet access must be affordable and equitable across diverse socio-economic sectors of society.

The Ministry of National Education’ Strategic Plan stated that ICT literacy rate among lecturers and students in higher education by 2009 is expected to achieve 80% and 50% respectively.  ICT literacy includes proficiency in the utilization of computer and related programs. … Teacher education institutions should also reform their curricula by integrating ICT into teacher education programs to increase ICT competencies. (Brodjonegoro, 2006) Continue reading ‘The ICT Utilization in HYLITE Program (Study on Blended Learning)’

Pemanfaatan ICT dalam Pendidikan

PEMANFAATAN ICT DALAM PENDIDIKAN: KEBIJAKAN DAN STANDARISASI MUTU

Oleh: Dr. H. Adie E. Yusuf, M.A.

Dosen Pasca Sarjana UNPAK dan Quality Management Representative SEAMOLEC

1. Latar Belakang

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau Information Communication and Technology (ICT) di era globalisasi saat ini sudah menjadi kebutuhan yang mendasar dalam mendukung efektifitas dan kualitas proses pendidikan. Isu-isu pendidikan di Indonesia seperti kualitas dan relevansi pendidikan, akses dan ekuitas pendidikan, rentang geografi, manajemen pendidikan, otonomi dan akuntabilitas, efisiensi dan produktivitas, anggaran dan sustainabilitas, tidak akan dapat diatasi tanpa bantuan TIK. Pendidikan berbasis TIK merupakan sarana interaksi manajemen dan administrasi  pendidikan, yang dapat dimanfaatkan baik oleh pendidik dan tenaga kependidikan maupun peserta didik dalam meningkatkan kualitas, produktivitas, efektifitas dan akses pendidikan.

Continue reading ‘Pemanfaatan ICT dalam Pendidikan’

Training Evaluation Model Part 2

Model Evaluasi Pelatihan

Bagian 2

Secara logis dan sistematis langkah-langkah pelaksanaan evaluasi pelatihan sebagai berikut.

Langkah 1: Persiapan Evaluasi atau Penyusunan Desain Evaluasi

Pada langkah ini terdapat tiga kegiatan pokok yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi yaitu: menentukan tujuan atau maksud evaluasi, merumuskan infromasi yang akan dicari atau memfokuskan evaluasi dan menentukan cara pengumpulan data. Rinciannya sebagai berikut:

Continue reading ‘Training Evaluation Model Part 2’


February 2016
M T W T F S S
« Dec    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29  

Pages

Categories

Blog Stats

  • 205,806 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 80 other followers